Bupati Lembata NTT Mereklamasi Pantai untuk Proyek Pribadi? (I)

Sabtu, 30 Juni 2018 15:38 WIB
Bupati Lembata NTT Mereklamasi Pantai untuk Proyek Pribadi? (I)

Lokasi pengerjaan peroyek reklamasi Pantai Balauring yang terletak di Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek ini diduga merupakan proyek pribadi Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur alias Yance karena tidak termuat dalam APBD 2018 Kabupaten Lembata (foto: Walhi NTT)

Sejumlah pihak menuding Eliaser Yentji Sunur, Bupati Lembata, melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek reklamasi pantai Balauring, yang resmi dikerjakan pada Maret 2018. Proyek reklamasi ini diduga proyek pribadi sang bupati, saat ini telah terdaftar dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga : KPK Ringkus Ketua Fraksi Golkar di DPRD Sumut

Sejak resmi dilantik sebagai Bupati Lembata pada 22 Mei 2017 lalu, Eliaser Yentji Sunur berjanji akan segera merealisasikan janji kampanye melalui visi dan misi program kerja. Salah satu aspek yang ingin digenjot dalam pemerintahannya yakni sektor ekonomi yang fokus pada konektivitas transportasi dan Infrastruktur Pembangunan Sumber Daya Terpadu (IBANGSUDAPADU) dengan enam isu utama.

Melalui akselerasi pembangunan infrastruktur strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pengembangan ekonomi wilayah serta pembangunan perdesaan, dilakukan melalui “Cincin Ekonomi”. Enam isu utama itu meliputi cincin pertanian, cincin kelautan dan perikanan, cincin pariwisata, cincin industri, cincin pemberdayaan ekonomi umat basis, dan cincin keuangan mikro.

Baca juga : BPK Temukan Kerugian Negara Rp.1,4 Triliun di Proyek Kalibaru

Dalam kepemimpinannya, pria yang akrab disapa Yance itu membangun sejumlah infrastruktur untuk menunjang periwisata di  Kabupaten Lembata melalui proyek yang dinamai ‘Bukit Cinta’. Bukit cinta adalah wahana wisata di atas perbukitan pesisir pantai yang dibangun di Waijarang, Lembata.

Setelah berhasil membangun Bukit Cinta, Bupati Yance kembali membangun sebuah proyek infrastruktur yang diberi nama ‘Pojok Cinta’. Pojok Cinta akan dibangun di atas lahan reklamasi di Pantai Balauring, Lembata. Proyek ini ditujukan untuk meningkatkan sektor pariwisata.

Baca juga : Sebelum Terima Suap, Golkar Tugaskan Eni Kawal PLTU Riau-1

Pantai Balauring terletak di Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pelaksanaan reklamasi di pantai ini telah melakukan penimbunan selebar 70 meter dengan panjang 250 meter. Total luasannya adalah 17.500 meter persegi atau setara dengan 1.75 hektar. Reklamasi dilakukan dengan menggunakan pasir dari salah satu perbukitan karst di Lembata.

Ironisnya, proyek reklamasi Pantai Balauring ini disebut-sebut oleh sejumlah pihak sebagai proyek pribadi Bupati Yance, karena tidak termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018. Beberapa pihak telah melakukan upaya hukum agar mengusut tuntas dugaan korupsi dalam proyek reklamasi ini, salah satunnya yakni Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sikap Lembata.

Ketua LBH Sikap Lembata, Masludin Ladidi, menjelaskan, pihaknya menemukan adanya tindak pidana korupsi pada proyek pengerjaan reklamasi Pantai Balauring. Temuan tersebut telah dilaporkan dan terdaftar dengan nomor register 4 bulan Mei 2018 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 “Kami telah laporkan kepada (KPK) tentang dugaan korupsi pada Proyek Reklamasi Pantai Balauring. Semua berkas-berkas guna pembuktian dugaan korupsi telah kami serahkan,” ujar Masludin Ladidi saat dikonfirmasi law-justice.co, Kamis (28/6).

Dalam penyerahan berkas pembuktian itu, LBH Sikap Lembata menyertakan surat keterangan lelang proyek yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lembata.  Dalam surat tersebut ditulis,  lelang proyek reklamasi pantai Balauring diterbitkan pada 22 maret 2018 dengan nomor kontrak DPUPRP.620/03/K.RPB/BPK.SDA/III/2018.

Dalam keterangan lanjutannya, disebutkan juga bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dimulai pada 23 Maret 2018 dengan nomor SPMK: DPUPRP.620/04/SPMK/PPK.SDA/III/2018. Proyek reklamasi ini disebutkan senilai Rp. 1.595.100.000.

Dalam kontrak disebutkan bahwa proyek reklamasi pantai Balauring dikerjakan oleh kontraktor pelaksana yakni CV Lembata Mandiri dengan konsultan pengawas CV Triparty Engenering.

Nama Proyek             : Reklamasi Pantai Balauring

No. Kontrak               : DPUPRP.620/03/K.RPB/BPK.SDA/III/2018

Tanggal kontrak        : 22 Maret 2018

No. SPMK                   : DPUPRP.620/04/SPMK/PPK.SDA/III/2018

Tanggal SPMK           : 23 Maret 2018

Nilai Kontrak              : Rp 1.595.100.000,-

Waktu Pelaksanaan  : 180 (seratus delapan puluh) Hari Kelender

Waktu Pemeliharaan            : 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kelender

Kontraktor Pelaksana           : CV Lembata Mandiri

Konsultan Pengawas            : CV Triparty Engenering

Masludin menjelaskan dengan dasar surat kontrak yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan kabupaten Lembata itu membuktikan bahwa proyek reklamasi pantai Balauring masuk dalam kerangka proyek negara. Akan tetapi, LBH tidak menemukan proyek itu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2017.

Hal itu sesuai dengan yang ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 10 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2017 dan Peraturan Bupati Lembata Nomor 41 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 52 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan kabupaten Lembata.

“Kami telah mempelajari Perda Nomor 10 tahun 2017 dan Peraturan Bupati Lembata Nomor 41 tahun 2018 bahwa tidak menemukan proyek reklamasi pantai Balauraing dalam APBD 2018. Artinya, ini proyek milik siapa? Dugaan kami bahwa ada korupsi,” ujarnya.

Sejumlah masyarakat adat Dolulolong mendatangi Lokasi pengerjaan peroyek reklamasi Pantai Balauring yang terletak di Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Masyarakat adat menolak proyek reklamasi itu karena matapencaharian dan lahan tanah terancan hilang karena proyek reklamasi. (foto: Walhi NTT)

LBH juga menemukan adanya pergeseran pada penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 kabupaten Lembata. Dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 41 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 52 tahun 2017 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 terjadi pergeseran program/kegiatan, pergeseran obyek belanja dan pengurangan dan penambahan.

Perubahan anggaran itu dilakukan tanpa melalui Perubahan Perda APBD sesuai ketentuan pasal 160 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Padahal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah harus melalui sejumlah mekanisme.

Selain itu, LBH juga menemukan adanya pengurangan anggaran hampir di seluruh SKPD dan bertumpuk atau penambahan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan kabupaten Lembata dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan kabupaten Lembata terjadi penambahan atau mengalami kenaikan 58,02%, semula anggaran sebesar Rp52.403.925.028 naik menjadi Rp82.806.885.990 (58,02%).

Sementara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terjadi penambahan atau mengalami kenaikan 274,47%, semula anggaran sebesar Rp5.322.444.766 naik menjadi Rp19.931.078.623 (274,47%). Dari pergeseran tersebut, tidak ditemukan program atau kegiatan Reklamasi Pantai Balauring yang telah dilelang oleh Dinas Pekerjaan Umum.

“Kami sampaikan pula kepada Pimpinan KPK bahwa terjadi selisih angka rupiah antara Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Lembata dan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018,” ujar Masludin.

Menurut Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Lembata Tahun 2018, lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula Rp125.804.496.774, sedangkan pada Perbup 41 Tahun 2018 sebesar Rp148.170.063.774, ada penambahan dana sebesar Rp22.375.567.000;

Setelah diteliti penambahan dana tersebut bersumber dari APBN yaitu Pendapatan Hibah sebesar Rp21.473.800.000 dan dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp891.767.000 (lihat Perbup No. 41 tahun 2018 Hlm 408).  Tetapi tidak termasuk dalam angka Rp10 miliar lebih yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana surat Bupati Lembata ke DPRD Kabupaten Lembata. Namun, hingga tulisan ini diturunkan, law-justice.co belum mendapatkan konfirmasi langsung dari Bupati Lembata.

“Jika surat Bupati menyatakan bahwa tambahan dana itu berasal dari APBN untuk dana Desa sebesar Rp 10 miliar lebih yang menyebabkan tambahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka perlu dilihat kembali pada Belanja khusus pada Dana Desa yang tertuang dalam Perbup 41 Tahun 2018 tertulis Belanja Bantuan Keuangan semula Rp161.623.145.604 menjadi Rp163.962.004.212 artinya bantuan keuangan kepada desa hanya bertambah sebesar Rp2.338.858.608,” jelasnya. 

LBH menilai bahwa tambahan sebesar Rp2.338.858.608 membuktikan bahwa jawaban Bupati Lembata dengan surat menjawab permintaan DPRD adalah tidak benar. Penambahan dana itu harus dijelaskan bersumber dari bantuan keuangan pemerintah provinsi atau dari pemerintah pusat (APBN).

Menurut Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Lembata Tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah semula Rp36.699.059.121, sedangkan pada Perbup Nomor 41 Tahun 2018 sebesar Rp48.386.726.394, yang mana terdapat penambahan pendapatan asli daerah sebesar Rp11.687.667.273, ada peningkatan pendapatan sebesar 31,85%.

Karena itu, sumber penambahan pendapatan daerah ini patut dipertanyakan. Sebab Kabupaten Lembata tidak memiliki potensi yang bisa mendongrak penghasilan sebesar itu kecuali berasal dari retribusi pajak.

“Dalam analisis kami, bisa dipastikan pada tahun 2018 ada kenaikan Pajak Daerah yang tentunya akan membebani rakyat sehingga sesungguhnya membutuhkan kajian dari DPRD sehingga tidak serta merta menaikkan pajak yang pada kemudian akan sangat membebani masyarakat,” kata Masludin.

Kemudian pada Pos Belanja Tak Terduga (BTT) menurut Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Lembata Tahun 2018, Belanja Tak Terduga (BTT) semula Rp2.000.000.000, sedangkan pada Perbup 41 Tahun 2018 sebesar Rp11.678.667.273, terdapat penambahan Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp9.928.360.000 ada peningkatan yang sangat drastis Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 496,42%. (Bersambung tulisan kedua: Benang Kusut Reklamasi Pantai Balauring NTT (2))

 

 

(Hartanto Ardi Saputra\Reko Alum)
Share:


Berita Terkait

Komentar