Benang Kusut Reklamasi Pantai Balauring NTT (2)

Minggu, 01 Juli 2018 12:20 WIB
Benang Kusut Reklamasi Pantai Balauring NTT (2)

Lokasi proyek reklamasi Pantai Balauring yang terletak di Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Foto: walhi NTT

Pengantar redaksi: sejumlah pihak menuding Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek reklamasi pantai Balauring yang  dikerjakan pada Maret 2018 lalu. Proyek yang diduga merupakan proyek pribadi sang bupati ini telah dilaporkan Lembaga Bantuan Hukum Sikap Lembata ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga : Bupati Lembata NTT Mereklamasi Pantai untuk Proyek Pribadi? (I)

 

Proyek reklamasi pantai Balauring di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berdampak secara sosial terhadap penduduk Lembata yang hidup di sekitaran pantai. Hal itu dirasakan oleh masyarakat adat Dolulolong.

Baca juga : Soal Penyegelan Pulau D, Luhut Mengaku Tidak Tahu

Mei lalu, masyarakat adat Dolulolong telah menempuh jalur hukum dengan menggugat secara perdata Bupati Eliyaser Yentji Sunur terkait reklamasi pantai Balauring dan pembukaan jalan wisata lintas Lohu. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Lembata pada Senin, 21 Mei 2018 dengan register perkara Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN/Lbt tgl 21 Mei 2018.

Kuasa hukum masyarakat adat Dolulolong, Akhmad Bumi menjelaskan dalam gugatan perdata tersebut, terdapat dua objek gugatan yang dilayangkan kepada bupati Eliyaser Yentji Sunur. Keduanya adalah reklamasi pantai Balauring dan pembukaan jalan wisata lintas Lohu sepanjang 7 kilometer yang dinilai merugian masyarakat adat. 

Baca juga : Revisi Perpres 54 Tahun 2008, Pemerintah akan Lanjutkan Proyek Reklamasi

“Saya sebagai kuasa hukum, melawakili masyarakat adat Dolulolong telah mengajukan gugatan secara perdata kepada Bupati Eliyaser Yentji Sunur karena reklamasi dan pembukaan jalan itu di atas ulayat masyarakat adat Dolulolong,” ujar Akhmad Bumi saat dikonfirmasi Law-justice.co, Jumat (29/6). 

Secara rinci Akhmad menjelaskan, sedikitnya ada sekitar 400 jiwa masyarakat adat Dolulolong dirugikan atas pengerjaan proyek itu karena tidak persetujuan dan pemberitahuan dari pihak bupati Lembata. Masyarakat adat merasa kaget lantaran lahan tanahnya  mengalami pencaplokan tanpa melalui biaya ganti rugi dan mekanisme hukum apapun.

“Jadi masyarakat adat Dolulolong tidak pernah diberitahu, dikonfirmasi, dimintai persetujuan apapu. Tiba-tiba aja ada pengerjaan proyek di atas lahan masyarakat,” kata Akhmad.

Secara perundang-undangan, kata Akhmad, hak ulayat telah diakui negara melalui UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Sedangkan kaitannya dengan reklamasi, keberadaan masyarakat adat diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Dalam sidang perdana perkara gugatan masyarakat adat Dolulolong di Pengadilan Negeri Lembata pada Rabu (30/5), Bupati Eliyaser Yentji Sunur berhalangan hadir. Oleh karena itu, ketua majelis hakim, Yogi Dulhadi menunda persidangan. Sayangnya, tergugat kembali berhalangan hadir sampai memasuki sidang ke 3 kalinya.

Sekarang sudah masuk sidang ke 3 tapi tergugat Eliyaser Yentji Sunur selalu berhalangan hadir. Padahal dalam hal ini pihak tergugat harus hadir. Terpaksa persidangannya ditunda sampai besok pada 3 Juli 2018,” kata Akhmad.

Selain itu, menurut Akhmad bahwa pembangunan jalan wisata lintas Lohu dibangun menggunakan anggaran Kementrian Desa (Kemendes) melalui program pembangunan desa tertinggal. Persoalannya, kata dia, hal tersebut tidak diketahui oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lembata.

“Lokasi proyek itu harus berdasarkan pengetahuan DPRD karena masuk dalam aset daerah. Namun kenyataannya DPRD tidak mengetahui baik proyek reklamasi dan jalan wisata,” imbuh Akhmad.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lembata Ferdinandus Koda mengatakan persoalan ini bermula ketika Bupati Eliaser Yentji Sunur mengajukan pendahuluan perubahan Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada 10 Januari 2018 lalu. Padahal, APBD untuk tahun 2018 baru saja disahkan pada 30 Desember 2017.

Perubahan anggaran APBD itu, kata Koda, didasari pada dua alasan utama. Pertama, pemerintah Kabupaten Lembata ingin menyesuaikan anggaran dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2021.

Kedua, Bupati Yentji ingin mengubah penyerapan anggaran, yang selama ini persentasenya 60 persen untuk belanja aparatur, dikurangi hanya 40 persen.

“Jadi ingin dibalikkan. Empat puluh persen untuk belanja aparatur, 60 persen untuk rakyat,” kata Koda saat dimintai keterangan oleh law-justice.co, Jumat (29/6/2018).

Setelah itu, rencana perubahan APBD dibahas di Badan Musyawarah Anggaran (Banggar) DPRD Lembata selama seminggu. Hasilnya, Banggar merekomendasikan agar perubahan tersebut disetujui dengan catatan pemerintah harus lebih mengutamakan program yang mendesak untuk rakyat dan bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.

DPRD meminta kepada pemerintah kabupaten untuk menyerahkan rincian pagu anggaran untuk rencana program dan kegiatan yang perlu diubah, beserta program dan kegiatan penggantinya di APBD baru. Selain itu, DPRD juga meminta dokumen Peraturan Bupati usulan beserta penjabarannya.

“Ketiga dokumen itu tidak pernah datang ke meja saya. Lalu tiba-tiba, tanggal 22 Januari terbitlah Perbup No. 41 tahun 2018 sebagai pengganti Perbup No.52 tahun 2017,” tutur Koda.

Setelah itu, lanjut Koda, pihaknya mendapat banyak aduan dari masyarakat tentang adanya rencana pembangunan reklamasi dan jalan lingkar panggung.

“Masyarakat datang bertanya, ini proyek apa? Dananya dari mana? DPR tahu atau tidak?” ucapnya.

Koda mengatakan, saat itu ia tidak bisa menjawab pertanyaan masyarakat karena tidak mengetahui duduk perkara. Ia menegaskan, proyek reklamasi seharusnya tidak tercantum dalam Perbup No. 52 tahun 2017. Yang ada hanyalah program pembangunan talut pengamanan pantai di sembilan kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah yang disepakati bersama dengan DPRD.

Dari pembangunan talut di sembilan kecamatan tersebut, Desa Belauring tidak termasuk di dalamnya. Koda hanya mengetahui bahwa talut dalam waktu dekat akan dibangun di Desa Mampir dan Desa Umaleu Kecamatan Buyasuri, dengan anggara masing-masing Rp150 juta.

“Proyek reklamasi ini semula tidak diketahui dan tidak dibahas oleh DPRD. Talut yang kemudian menjadi reklamasi Belauring itu hanya dibahas di Dinas Pekerjaan Umum. Dasar yang dia (Bupati Yentji ) lakukan itu telah melenceng dari Perda,” kata dia.

Menyadari ada proyek melenceng yang berpotensi menimbulkan masalah, DPRD Lembata mengagendakan rapat kerja dengan Pemerintah Kabupaten Lembata bersama-sama dengan Banggar. Namun Bupati Yentji tidak pernah menghadiri rapat tersebut. Pada rapat ketiga, datang surat yang meminta agar rapat kerja diganti dengan rapat konsultasi yang berlangsung tertutup.

“Rapat konsultasi itu ibarat saya punya masalah dengan anda. Saya datang menyampaikan keluh kesah dan minta ampun. Bapak ampuni saya dan masalah selesai. Tidak keputusan yang harus di patuhi oleh bupati,” tutur Koda.

Sampai saat ini, rapat kerja maupun rapat konsultasi dengan Bupati Yentji yang disebut Koda tidak pernah terjadi. Koda juga mengatakan, hingga kini ia juga tidak pernah menerima salinan Perbup No. 41 tahun 2018 dari pemerintah kabupaten Lembata. Namun Koda mengaku pernah memintanya secara diam-diam ke bagian Sekda. Dari situ, ia menyadari telah terjadi perubahan anggaran, baik dalam hal pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

“Ada selisih. Dan DPRD tidak bertanggung jawab atas selisih itu,” tegasnya.

Bagi DPRD, Pemerintah Kabupaten Lembata telah melakukan dua kali pelanggaran. Pertama, menyusun program kerja Perbup No. 52 tahun 2017 yang tidak sesuai dengan Perda sehingga menghasilkan proyek reklamasi Belauring. Kedua, melakukan perubahan anggaran di Perbup No. 41 tahun 2018 yang juga tidak dilaporkan kepada DPRD.

Sementara itu Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT, Umbu Wulang Tana Amahu, angkat bicara mengenai proyek reklamasi pantai Balauring. Menurutnya, proyek reklamasi itu melanggar Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pantai dan Pulau-pulau Kecil; Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Prepres Nomor 122 tahun 2012.

Semestinya, reklamasi pantai dan pulau-pulau kecil terlebih dahulu memiliki gambaran utuh sebuah rencana reklamasi. Beberapa hal antara lain meliputi penentuan lokasi, rencana induk reklamasi, studi kelayakan yang meliputi audit lingkungan (Amdal), analisis sosial dan ekonomi serta rencana detail pelaksanaan reklamasi.

Selain itu, sebuah reklamasi wilayah pesisir juga mesti memperhatikan aspek sosial, kearifan lokal, kepemilikan atau penguasaan lahan, kondisi ekosistem pesisir, dampak ekonomi dan akses publik atau kepentingan publik. WALHI NTT melihat bupati Lembata tidak memperhatikan mekanisme tersebut, tetapi justru melakukan proyek reklamasi secara sepihak tanpa melihat kepentingan masyarakat.

“Reklamasi pantai Balauring ini untuk siapa? ini aneh karena Kabupaten Lembata itu bukan lingkungan padat penduduk, di mana jarak antar satu rumah dengan rumah warga lainnya rata-rata 2 kilometer. Reklamasi ini untuk kepentingan rakyat atau penguasa?” ujarnya saat diwawancarai Law-justice.co, Jumat (30/6).  

WALHI NTT juga melihat bahwa proyek reklamasi ini akan berdampak pada ketercerabutan masyarakat Lembata dari aspek sosial budaya dan kearifan lokal. Selama ini Lembata dicatat oleh sejarah sebagai masyarakat pesisir yang memiliki kebudayaan kemaritiman, salah satunya kebudayaan menangkap ikan paus.

Tradisi berburu paus di Lembata. Foto: lembatakab.go.id

Menurut Umbu, reklamasi sebuah wilayah pesisir akan membuat masyarakat nelayan perlayar ke laut yang semakin dalam dan jauh. Hal itu justru kontra produktif bagi nelayan karena harus mengeluarkan biaya melaut yang jauh lebih mahal.

“Rata-rata penghasilan nelayan tangkap itu Rp100 ribu saat bukan musim ikan. Artinya masyarakat sekitar sudah sejahtera dengan berprofesi sebagai nelayan,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), terdapat 16 proyek reklamasi pantai di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2016. Jumlah ini meningkat menjadi 37 pada tahun 2017. Jika ditambah dengan reklamasi Lembata, maka total proyek reklamasi pantai di Indonesia menjadi 38 lokasi.

Oleh sebab itu, WALHI NTT meminta Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur untuk menghentikan proses pelaksaan reklamasi Pantai Balauring. Selain itu, WALHI juga meminta agar pemerintah mengembalikan dan memulihkan ruang hidup masyarakat pesisir Desa Dolulolong.

Umbu menambahkan, dari segi hukum tata negara, proyek reklamasi sangat bertentangan dengan kontitusi dan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Dalam Pasal 25A ditulis identitas negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang menolak konsep dan praktik pulau buatan. Sebaliknya, proyek reklamasi menerima konsep dan praktik pulau buatan.

Law-justice.co sudah berusaha menghubungi Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur. Namun orang nomor satu di Kabupaten Lembata tersebut tidak mau berkomentar.

"No comment," kata Yentji Sunur saat dihubungi law-justrice.co, Minggu (1/7)

(Hartanto Ardi Saputra\Sasmito Madrim)
Share:


Berita Terkait

Komentar