Jaja Ahmad Jayus, Ketua Komisi Yudisial

Anak Penjual Daging yang Jadi Ketua Komisi Yudisial

Minggu, 02 September 2018 13:38 WIB
Anak Penjual Daging yang Jadi Ketua Komisi Yudisial

Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus. Foto: Teguh Vicky Andrew

Malang-melintang mengeluti berbagai profesi hukum, seperti dosen, peneliti, pengacara, dan pegiat LSM menjadi modal utama bagi Jaja Ahmad Jayus untuk berkiprah di Komisi Yudisial (KY). Namun ia harus mengesampingkan banyak hal, termasuk menunda asanya untuk menjadi guru besar di bidang Ilmu Hukum yang sudah di depan mata, demi tugas mengabdi pada negara.

Baca juga : Pengadilan Indonesia Darurat Korupsi

Pengorbanan itu ternyata tak sia-sia. Setelah delapan tahun berkarier, pada 5 Juli 2018 ia dipercaya oleh rekan-rekannya sebagai Ketua Komisi Yudisial menggantikan Aidul Fitriciada Azhari. Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung itu akan memimpin lembaga ini hingga Desember 2020 bersama Wakil Ketua KY, Maradaman Harahap.

Law-Justice berkesempatan mewawancarai Jaja di sela-sela kesibukannya pada awal Agustus lalu. Kepada reporter Cahyono, Januardi Husin, dan Teguh Vicky Andrew, ia berkisah banyak hal. Mulai dari kehidupan masa kecil hingga sekolah, ketertarikannya pada dunia hukum, hingga  memililih bergelut  di  berbagai profesi hukum, sampai akhirnya menjadi Ketua KY

Sebagai nahkoda baru lembaga pengawas hakim, ia memiliki beberapa terobosan agar KY dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.  Ihwal metode pengawasan hakim, misalnya, ia lebih menyoroti perihal perilaku hakim untuk mengungkap gambaran utuh tentang kebiasaan hakim ketika berinteraksi dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, Jaja juga sadar bahwa KY memiliki keterbatasan untuk mengawasi hakim yang tersebar di berbagai jenjang pengadilan di Indonesia. Untuk itu, ia mengagas pembentukan jaringan yang melibatkan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi dan LSM.  Mereka akan memberikan pelatihan dan standar prosedur operasional agar laporan-laporan yang dikumpulkan dari lapangan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan dan ditindaklanjuti oleh KY. Berikut wawancara law-justice.co dengan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus:

Latar belakang sebelum memilih bergelut di bidang hukum?

Saya lahir di desa kaki Gunung Ciremai di Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Orang tua saya merupakan penjual daging atau sebagai jagal, bapak saya anak tunggal, kalau ibu dari keluarga yang mempunyai 11 saudara.

Kakek dari ibu merupakan kepala desa sekaligus pendiri Desa Sampora di Cilimus. Kalau bapak saya ditinggal meninggal kakek saya dari bayi dan diasuh oleh pamannya. Jadi saya juga dibesarkan sama kakek, selain orang tua.

Keluarga bapak saya itu pemain sepak bola. Sehingga saya dan ke 8 saudara saya itu semuanya olahragawan. Yang laki-laki semuanya pemain sepak bola, saya juga pernah mencoba tapi gagal karena kena tifus dan demam berdarah. Jadi bapak saya melarang.

Bagaimana dengan latar pendidikan?

Saya dari TK sampai dengan SMA di Cilimus. Kemudian pada 1984 saya hijrah ke Bandung melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pasundan sampai lulus kemudian menjadi dosen hingga menjadi dekan sampai 2012. Kemudian pernah juga menjadi sekretaris program magister pascasarjana Pasundan.

Bagaimana dari olahragawan bisa ke bidang hukum?

Pada 1982, ayah diajak kakak dari ibu, karena sejak tahun 1968 sudah menjadi pengusaha di Papua. Tahun 1980an, jualan daging sudah keteteran, anak sudah banyak sudah besar, sudah sekolah dari SMA hingga TK.

Jadi sudah agak berat jualan daging, maka diajaklah ke Papua. Kebetulan kakak ibu saya bergerak di bidang jasa kontraktor. Seringkali bekerjasama dengan PT Hutama Karya, banyak masuk dari subkontrak dari situ. Tapi pada 1986, ada problem banyak rugi, bapak tidak kuat karena banyak utang, kemudian pulang lagi dan didorong-dorong jadi kepala desa, sampai 2 periode. Tahun 1989-1997, tapi ketika di perjalanan meninggal. Mungkin karena capek dan banyak pikiran setelah reformasi.

Ketika saya masuk Pasundan saya menyelesaikan dalam waktu relatif, karena waktu itu swasta ada ujian negara, saya lulus angkatan pertama dengan IPK tertinggi. Pada waktu itu 3 sudah tinggi IPKnya.

Selain kuliah, aktif di organisasi apa?

Waktu kuliah aktif di Badan Perwakilan Mahasiswa. Sekretaris kemudian di jabatan akhir menjadi ketua karena ketuanya berhenti. Kemudian setelah BPM saya ke senat dan aktif koperasi.

Pernah juga ikut organisasi kemahasiswaan di luar kampus. Karena waktu itu sudah susah nyari pekerjaan, kemudian saya ikutlah koperasi. Kebetulan saat itu koperasi mati, dan saya diminta menghidupkan kembali. Saat itu saya minta pembantu rektor 3 modal sebesar Rp1,5 juta namun hanya dikasih Rp1,2 juta. Dari modal tersebut saya gunakan Rp800 ribu, kemudian saat saya berhenti, aset koperasi sudah sebesar Rp82 juta.

Jadi mulai kapan tertarik dengan bidang hukum?

Jadi begitu saya lulus, sipenmaru dulu. Saya daftar ke UNPAD Kedokteran, kedua pilihan ekonomi dan ketiga saya Uncen karena bapak saya di Papua. Kemudian tidak diterima, kebetulan kakak-kakak dari paman ada yang kuliah di Unpas. Ya akhirnya saya daftar di Unpas dan daftar hukum saja. Karena jurusan lain tidak suka. Begitu daftar hukum agak disesalkan oleh paman saya. Kenapa memilih hukum, susah mencari kerja nanti. Kenapa tidak arsitek agar bisa membantu bapak. Tapi saya ikuti saja kuliahnya.

Waktu masuk hukum terbayang apa?

Waktu itu ada cerita di televisi tentang kegiatan KKN kemudian bentrok fisik antara mahasiswa dengan penduduk hingga sampai ke pengadilan. Di situlah saya melihat drama di pengadilan, mungkin saya tertarik di situ.

Belum popular ya fakultas hukum saat itu?

Tidak terlalu popular, kalah dengan teknik yang menjadi favorit saat itu. Bahkan saat itu teman saya di teknik industri sangat mudah mencari pekerjaan.

Setelah 8 tahun jadi komisioner, apa saja masalah-masalah di hakim?

Banyak aspek ya. Perilaku murni, seperti hakim amoral, selingkuh dan sebagainya. Selingkuh ini kalau dikaitkan dengan perilaku lainnya seperti ketidakjujuran pasti berhubungan. Karena kalau dia selingkuh pasti mengeluarkan uang lebih banyak, darimana uang itu. Kalaupun yang terbongkar isu selingkuh, masih ada isu lainnya. Sekitar 4 kasus lah selama saya di KY yang saya tangani.

Yang sumir-sumir seperti tidak konsisten terhadap hukum acara. Akibatnya bisa imparsialitas, bisa keputusan tidak objektif, menyangkut pengetahuan hukum materiil. Ada yang bagus, ada yang tidak penguasaannya. Saya pernah memeriksa misalnya hakim kok pengetahuan hukum materil begini. Tidak bisa membedakan secara tegas, mana penggelapan dan pencurian. Itu dalam kasus-kasus rumit harus bisa membedakan. Cuma hakim di daerah belum tentu bisa.

Hanya ketika menyangkut hukum materiil, dalam pertimbangan hukum, KY dan MA tidak bisa menyatakan benar salahnya pertimbangan hakim berkaitan dengan hukum materiil. Tapi kalau ada pertimbangan yang sangat keliru ya kita dorong agar menjadi pelanggaran kode etik.

Cara mendeteksi dari awal kalau hakim melakukan pelanggaran formil?

Terlihat, misalnya kata UU, kalau pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun lebih, maka wajib wajib didampingi penasehat hukum sejak penyelidikan sampai kepada pengadilan. Ketika sampai di pengadilan ada tersangka yang tidak didampingi penasehat hukum, hakim punya kewajiban untk mengingatkan terdakwa untuk didampingi penasehat. Nah kalau tidak dilakukan, hakim melanggar hukum acara.

Ada pembentukan tim investigasi tidak di KY?

Kita ada tim investigasi, itu menyangkut perilaku murni seperti menerima suap dan selingkuh. Seperti intelijen tidak perlu saya jelaskan secara resmi. Untuk info awal bisa dari laporan, wartawan, media dan lain-lain. Kita punya jejaring, informan-informan di pegadilan atau masyarakat.

Kalau di daerah hakim-hakim yang bermasalah di mana?

Provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk terbesar. Jakarta, Medan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Makassar. Daerah-daerah itu banyak laporan ke kita, baik di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi.

Kalau di Papua?

Ada juga laporan di Papua, dalam sistem kepegawaian kita, kalau ada yang dari Papua itu kita prioritaskan. Begitu juga dengan hakim. Karena dulu literatur terbatas, sekarang online, banyak pengetahuan mereka yang kurang pas. Tapia ada juga perilaku-perilaku menyimpang karena kebiasaan-kebiasaan di sana.

Apakah ada faktor pendapatan hakim yang mempengaruhi pelanggaran?

Itu relatif, kalau dibandingkan dengan PNS lain lebih besar. Tapi kalau dibandingkan dengan bidang pajak itu lebih besar pegawai pajak. Misalnya dirjen pajak itu sama dengan hakim agung. Hakim tingkat pertama itu kalau KPN bisa mencapai Rp26-27 juta. Kalau PT mulai dari Rp31-47 KPT nya. Kalau dilihat dari itu kan besar, tapi relatif kalau bisa hemat.

Yang jadi problem misalkan begini, dia hakim 3A, punya keluarga di Bogor, kemudian ditempatkan di Kalimantan. Gaji 3A misalkan Rp10jutaan. Bisa tidak pulang, itu kan relatif. Kecuali dia bawa keluarganya ke sana. Di situlah promosi dan mutasi menjadi suatu penting dalam pengawasan.

Kalau ada hakim yang masih melakukan pelanggaran kode etik 10, tidak jujur, tidak adil, tidak bijaksana, tidak mandiri, tidak beirintegritas, kita akan melakukan tindakan, baik dari laporan atau kita sendiri. Kemudian kita periksa secara obyektif, ada laporan, keterangan saksi, kalau klop, terbukti akan dikenakan sanksi dari ringan hingga berat hingga diberhentikan secara tidak hormat.

Pemanggilan hakim itu wewenang KY langsung?

Iya langsung, kalau tidak direspon kita minta bantuan Mahkamah Agung untuk memerintahkan hakim yang bersangkutan datang ke KY. Terkadang kita periksa di sana juga.

Kalau hakim yang diberhentikan banyak?

Ya kalau terbukti itu tadi, seperti selingkuh dan narkoba kita hentikan. Antara lain ada sidang majelis kehormatan hakim di MA hasil rekomendasi kita.

Kalau saya lihat laporan akhir tahun, yang direspon MA itu hanya setengah dari rekomendasi KY?

Yang tadi hukum acara dan sebagainya, kita menganggap itu pelanggaran etik, MA menganggap pelanggaran teknik yudisial.

Apa tidak ada kesepakatan Bersama?

MA memang mengajukan kepada kita agar yang demikian diperiksa bersama. Nanti akan kita jawab, tergantung keputusan kita.

Hubungan MA dengan KY?

Ya naik turun lah. Namanya orang diaudit pasti tidak senang lah. Sebetulnya MA komentar-komentar di orangnya yang jadi persoalan. Sekarang juru bicaranya lumayan, bisa membuat pernyataan yang tidak terlalu vulgar.

Kalau KY kan mengawasi etik yang kadang berkaitan dengan korupsi juga. Hubungan KY dan KPK seperti apa?

Etik kan kalau dia tidak jujur menerima sesuatu, gratifikasi. Nah di situlah kita kerjasama dengan KPK. Karena kita tidak bisa mengungkapnya karena keterbatasan, tidak bisa menyadap sebagainya.

Kemarin MoU juga dengan KPK?

Iya, walaupun ada persepsi KPK hanya berkaitan dengan korupsi, sementara yang kita sadap adalah etik. Kemudian kita jelaskan ke KPK, bahwa KPK bukan menjalankan sebagai KPKnya, tapi ketika diminta bantuan ke sana dia yang mengoperasikan. Mudah-mudahan KPK bisa mengkaji ke arah sana.

Sudah ada kasus dari MoU ini?

Ada, KPK minta bantuan ke kita terus kita kasih data. Pernah juga pas di pengadilan kita kerjasama data.

Kalau hakim-hakim kan sudah belajar dari pengawasan KY. Bagaimana mengantisipasinya?

Tentunya ketika pengawasan diperketat, orang ingin terhindar dari pengawasan juga banyak cara. Itu sudah alamiah, karena itu pengawasan itu dinamis maka diperlukan metode tata cara yang berkaitan keperilakuan, apakah itu mengintai, penyadapan, informasi berantai itu selalu dikembangkan oleh kita. Sebelum saya jadi Ketua KY, saya menggulirkan pemantauan masif yang direncanakan yang bekerjasama dengan 200 perguruan tinggi dan NGO. Saya sudah minta ke sekjen agar dianggarkan, yang terdekat adalah berkaitan dengan pemilu. Jadi sengketa-sengketa pemilu di pengadilan kita pantau. Saya berharapnya tidak banyak hakim yang melanggar, hasilnya kita publish jadi hakim akan hati-hati dan tidak melanggar baik etik maupun pidana.

Bagaimana metode kerjasamanya?

Ada pedoman dari kita. Nanti kita training, ini sudah berjalan dengan Trisakti, dengan Udayana. Jadi ada pemantauan terbuka, ada yang terbuka. Kalau misalkan ada dugaan yang kuat, dilakukan secara tertutup, tapi untuk pencegahan ya terbuka. Pas saya jadi Ketua KY saya galakkan itu.

Saya baca pada 2017, pelanggaran yang banyak di Jakarta. Tapi yang ditempatkan di Jakarta kan bukan hakim sembarangan?

Dari sisi pengalaman begitu ya. Walaupun kebanyakan persoalan teknis yudisial. Kedua, dulu hakim mau masuk pengadilan ketemu pihak-pihak terkait. Sekarang sih sudah tertib. Walaupun begitu masuk bisa saja ketemu karena pintu masuk yang sama. Misal masuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pintu masuknya sama di kanan dan kiri. Kemudian pas masuk bareng difoto oleh masyarakat, masa salaman ditolak. Kalau berbagai negara yang sudah stablish pintu masuknya berbeda.

Kalau panitera tidak masuk KY?

Tidak, karena itu bagian dari administrasi pengadilan. Itu di bawah Bawas, tapi kalau ada temuan di KY kita sampaikan ke Bawas. Jadi kita hanya kasih tahu.

Dari data sebagaian besar perkara perdata yang bermasalah?

Kalau di berbagai daerah kan memang ada perdata, atau bisa juga perdatanya juga. Tapi banyak juga yang lapor soal perdata karena tidak puas. Laporan yang kita dalami juga yang lengkap. Kita mau selidiki tanpa bukti juga sulit.

Berapa persentase yang memenuhi syarat?

Banyak, tapi ada yang asal juga, tapi ada juga yang tidak mengerti. Tapi ada juga karena pengacara yang ingin maksimal dalam pembelaannya.

Kalau hakim praperadilan yang memerintahkan mantan Wapres Boediono menjadi tersangka jadi sorotan KY tidak?

Itu laporannya masuk kita, itu masih dalam proses. Hakim itu harus taat pada hukum acara, kalau dia mau mengembangkan harus betul juga. Kita akan melihat, apakah yang dilakukan hakim, betul-betul pandangan dia atau ada pengaruh lain. Mahkamah Agung sendiri masuk dari pembinaan.

Ada juga hakim mendapat tekanan dari publik?

Itu kita advokasi, kita juga minta bantuan polisi untuk melakukan pengamanan. Bisa jadi tekanan masuk melalui suami dan istri. Ada kasusnya, sampai kita pantau dan minta bantuan RT/RW, siapa saja yang datang. Untuk pemantauan kan butuh dana yang banyak.

Apa yang perlu ditingkatkan dari kewenangan KY?

Selama ini hasil pengawasan kita kan rekomendasi, kita berharap tidak hanya rekomendasi tapi sudah final. Tapi harus jelas di perilaku atau teknis yudisial. Kalau sudah sepakat, laksanakan. Kita sudah mendorong, tapi kan yang membuat pemerintah dan DPR.

Apa yang paling berkesan selama 8 tahun di KY?

Melakukan pemantauan perkara-perkara publik itu selalu menjadi perhatian kita. Ya banyak contohlah kasus korupsi, terorisme, PHI, narkoba dan lain-lain. Itu muncul banyak isu, jadi kita harus mencari isu yang benar.

 Anda masih optimistis fungsi KY berjalan optimal?

Pertama perlu dukungan dari kewenangan Undang-undang. Politik hukumnya harus jelas, saya yakin ke depan bisa berhasil. Kalau pelanggaran di kita kan beda, di Indonesia ngantuk saja dipersoalkan. Kalau di luar negeri kan ditanya dulu, penyebabnya kenapa, apakah gulanya tinggi jadi ngantuk kemudian diminta berobat. Kalau di kita dilaporkan semua, diminta berhenti. Sehingga yang terlihat ada juga budaya balas dendam, bukan membangun.

Bagaimana pendapat anda terhadap persepsi publik soal pelayanan hukum?

Kalau persepsi masih ada, tapi saya lihat pelayanan hukum sudah mulai membaik. Lambat laun mungkin sekitar 5 tahun akan membaik sejalan dengan waktu.

Apa yang mendorong anda menjadi Ketua KY dan prosesnya?

Voting, dalam aturan semua anggota berhak mencalonkan. Iya saya alamiah saja, ada yang mendorong dan ada juga tidak mendukung.

Apa yang anda tawarkan sehingga terpilih menjadi Ketua KY?

Waktu itu saya hanya menyampaikan harapan saja supaya KY lebih baik. Tidak ada program dan visi-misinya, jadi menilai terhadap sehari-hari saja. Saya diangkat per 1 Juli saja, jadi cukup dengan berita acara.

Apa target anda sampai 2020 hingga akhir kepemimpinan nanti?

Targetnya menimbulkan efek agar hakim berhati-hati dan menjaga perilakunya dalam menangani setiap perkara. Jadi lebih ke pencegahan, jadi semakin sedikit kasus yang dilaporkan. Keberhasilan pengawasan itu baik KY maupun MA, itu target saya.

(Tim Liputan News\Sasmito Madrim)
Share:


Berita Terkait

Pengadilan Indonesia Darurat Korupsi

Komentar