Aliansi Masyarakat Tolak Pengguna Narkotika Masuk RKUHP

Minggu, 21 Januari 2018 10:00 WIB
Aliansi Masyarakat Tolak Pengguna Narkotika Masuk RKUHP

Ilustrasi (Foto: Ist)

Koalisi Advokasi UU 35/2009 dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak tindak pidana narkotika dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). 

Baca juga : Menyelamatkan Penggguna Narkotika

Rencana tersebut dinilai bisa melanggengkan kriminalisasi pengguna narkotika dan memangkas pendekatan kesehatan. 

Pelaksana Advokasi Hukum Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) Alfiana Qisthi mengatakan kebijakan hukum narkotika cenderung mengkriminalisasi pengguna, apalagi sejak pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika. "Pemerintah cenderung mempidanakan pengguna, sehingga ada ketidakjelasan pidana bagi pengguna atau pengedar," ujarnya.

Hukuman pidana yang diberi kepada satu pihak itu terus meningkat hingga dikeluarkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

UU terakhir yang disebutkan, menerapkan 'double track system' bagi pengguna narkotika. Dalam aturan tersebut, ada dua jenis pemidanaan yaitu pemenjaraan dan rehabilitasi. 

"Salah satu tujuan penetapan UU tersebut salah satunya menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial," kata Alfiana. 

Rehabilitasi, tambah dia, diperuntukkan bagi pecandu narkotika. Sehingga kriminalisasi kepada pengguna merupakan pendekatan yang buruk dan tidak sejalan dengan tujuan UU tersebut. 

Alfiana mengatakan pemberian sanksi pidana kepada pengguna terbukti tidak menurunkan angka perdagangan ilegal narkotika. "Namun menimbulkan permasalahan baru," ucap dia. 

Dampak buruk kriminalisasi bagi pengguna narkotika ialah kekerasan dan penyiksaan, manipulasi perkara, dan membuktikan penjara bukan solusi terbaik. Faktor kesehatan fisik dan mental merupakan efek hukuman. 

Dampak kesehatan menurut Analis Kebijakan Narkotika Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Yohan Misero, menimbulkan efek domino bagi pengguna narkotika. "Ketiadaan akses kesehatan bagi mereka, mengakibatkan gejala putus zat (sakaw), penyakit menular (HIV-AIDS, Hepatitis, TBC), serta meningkatnya angka kematian pengguna," kata dia. 

Dia berpendapat jumlah pengguna narkotika yang dipidana lebih tinggi ketimbang upaya pendekatan kesehatan. "Seperti indikator terdapat kesimpangsiuran pada penerapan rehabilitasi," jelas Yohan.

Saat pemerintahan, lanjut dia, berupaya memperbaiki UU Narkotika melalui proses penyusunan RUU Narkotika, muncul keputusan untuk memasukan pengaturan obat terlarang tersebut ke RKUHP. 

"Artinya akan ada dua dasar hukum yang memuat aturan yang sama untuk satu perbuatan, sehingga tumpang-tindih aturan tersebut akan berdampak pada peningkatan praktik pemenjaraan terhadap pengguna narkotika," jelasnya. 

 

(Adi Briantika\Reko Alum)
Share:


Berita Terkait

Menyelamatkan Penggguna Narkotika

Komentar