Kredit Macet PT Tirta Amarta Bottling (1)

Akankah Direksi dan Komisaris Bank Mandiri Ditetapkan Tersangka?

Selasa, 05 Juni 2018 17:03 WIB
Akankah Direksi dan Komisaris Bank Mandiri Ditetapkan Tersangka?

Pabrik air kemasan milik PT Tirta Amarta Bottling (TAB) masih beroperasi, Senin (5/6). Pabrik ini terletak di Jalan Industri II, Cimareme, Kabupaten Bandung. Foto: law-justice.co/Hartanto Ardi Saputra.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus pembobolan kredit PT Tirta Amarta Bottling (TAB) senilai Rp1,8 triliun. Dua berasal dari  PT TAB dan 5 pegawai Bank Mandiri Commercial Banking Center (CBC) Bandung. Namun dari 7 tersangka tersebut tidak ada tersangka dari direksi dan komisaris Bank Mandiri yang juga memiliki peran dalam alur pemberian kredit di bank milik negara tersebut.

Baca juga : Kasus Wasior: 17 Tahun Mencari Keadilan 

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Warih Sadono mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menemukan cukup bukti keterlibatan pejabat tinggi Bank Mandiri lainnya. Sehingga, kata dia, lembaganya masih berfokus pada penanganan tujuh orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Satu tersangka (Rony Tedi) sudah masuk tahap dua. Yang lain masih proses ke tahap dua,” kata Warih Sadono saat dihubungi law-justice.co, Kamis (31/5/2018).

Baca juga : Tilep Uang Negara Rp 1,8 Triliun dan PHK Buruh Sepihak

Rony Tedy adalah Direktur PT TAB yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor Print 64/f.2/fd.1/09/2017 pada 11 September 2017 lalu.

Dalam rentang waktu Januari sampai akhir Maret, Kejagung telah menetapkan tujuh orang tersangka, yang kini tengah ditahan di Rutan Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga : Anggota Tim JPU "Kopi Vietnam" Jessica, Jabat Kepala Kejari Kuantan Singingi

Mereka adalah Direktur PT TAB Rony Tedi (ditahan sejak 24 Januari 2018), Head of Accounting PT TAB Juventius (ditahan pada 20 Maret 2018), Commercial Banking Manager Surya Baruna Semenguk (ditahan pada 5 Februari 2018), Relationship Manager Frans Eduard Zandra, (ditahan pada 5 Februari 2018), Senior Credit Risk Manager Teguh Kartika Wibowo (ditahan pada 5 Februari 2018), Head Of Commercial Banking Totok Sugiharto (ditahan pada 29 Maret 2018), dan Head Of Wholesale Credit Purwito Wahyono (ditahan pada 29 Maret 2018).

Dalam kasus ini, Kepala Biro Humas Kejagung M Roem menjelaskan, dua petinggi PT TAB diduga telah memanipulasi data aset dan prospek bisnis. Sementara lima tersangka dari Bank Mandiri CBC Bandung 1 diduga telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam mencairkan kredit dalam jumlah yang besar.  

Kejaksaan Agung juga telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengusut kasus ini. Tim auditor BPK menurut pantauan law-justice.co juga telah menyambangi gedung Kejaksaan Agung RI pada Senin (21/5/2018).

Kunjungan tersebut untuk memberikan hasil audit terhadap kerugian negara yang ditimbulkan kredit macet di tubuh Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu telah memberikan penambahan fasilitas kredit sebesar Rp 1,17 triliun kepada PT Tirta Amarta Bottling (TAB), pada 15 Januari 2015.

“Memenuhi permintaan Kejaksaan Agung pada 3 Oktober 2017 lalu. BPK telah menyelesaikan laporan kerugian negara sejak 18 Mei 2018 kemarin,” kata Humas BPK Reza Hadi Satria kepada law-justice.co, Selasa (29/5/2018).

Sebuah plakat pemberitahuan Kejaksaan Angung RI terpasang di pintu gerbang PT Tirta Amarta Bottling (TAB) yang beralamat di Jalan Industri I, nomor 12, Cimerang, Kabupaten Bandung Barat, Senin (5/6). Foto: law-justice.co.

Hasilnya, BPK menemukan jumlah kerugian negara mencapai Rp1,83 triliun. Melebihi hasil audit independen mandiri sebesar Rp 1,4 triliun. Angka tersebut mencakup tunggakan pokok dan bunga kredit yang tidak mampu dibayar oleh PT TAB.

Selain itu, BPK juga berkesimpulan, pencairan dana kredit dari bank Mandiri Commercial Banking Center Cabang Bandung 1 itu telah menyimpang dari peraturan perundang-undangan baik di tingkat permohonan kredit, analisa neraca keuangan PT TAB, persetujuan, penggunaan kredit, hingga pembayaran kredit.

“Sesuai dengan bukti-bukti yang cukup, relevan, dan kompeten dari penyidik Kejaksaan,” ujar Reza.

PT TAB Company merupakan perusahaan yang memproduksi air minuman dalam kemasan (AMDK) dengan merek Viro. Perusahaan ini memiliki lima anak usaha, yaitu PT Jimando perkasa, PT Tirta Amarta, PT Trison Star Investama, PT Kenanda Investama, dan PT Trimas Investama. Ketiga perusahaan terakhir (Trison Star, Kenanda dan Trimas) merupakan perusahaan investasi. (Baca: Tilep Uang Negara Rp 1,8 Triliun dan PHK Buruh Sepihak)

Pada 2015 PT TAB mengajukan perpanjangan seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp 880.600.000.000, perpanjangan dan tambahan plafon LC sebesar Rp40 miliar sehingga total plafon LC menjadi Rp50 miliar, serta fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp250 miliar untuk cicilan 72 bulan.

Meski hanya memiliki jaminan aset berupa bangunan, tanah, dan alat-alat pabrik dengan nilai Rp75 miliar, PT TAB menggunakan Nota Analisa pemutus kredit Nomor CMG.BD1/0110/2015 pada 30 Juni 2015 yang seolah-olah kondisi keuangan debitur menunjukkan perkembangan.

Namun dalam praktiknya, fasilitas kredit itu tidak benar-benar digunakan untuk kepentingan perluasan bisnis dan investasi. Diduga, ada uang senilai Rp73 miliar yang dialirkan ke pihak ketiga untuk kepentingan pribadi yang tidak memiliki hubungan dengan investasi bisnis.

Akibatnya, PT TAB tak bisa mengembalikan pinjaman ke Bank Mandiri. Status kreditnya ditetapkan kolektibilitas V alias macet sejak 21 Agustus 2016.

Bagaimana Aturan Main Kredit Perbankan?

Menurut pengamat perbankan David Sumual, dalam proses pengucuran kredit kepada debitur terdapat beberapa pihak yang terlibat.

“Pada umumnya, ada tiga yang terlibat. Divisi Bisnis, Risiko Kredit, dan Direksi, jika melebihi nominal tertentu,” jelas David ketika dihubungi law-justice.co, Rabu (30/6). 

Ia menambahkan,  proses ini dimulai ketika kajian dan presentasi  pengajuan kredit  Divisi Risiko Kredit dilakukan. Setelah itu jika memenuhi syarat maka hasilnya akan dibahas di Komite Kredit (Credit Committee). Bila disetujui, maka permohonan kredit itu akan diputuskan oleh Dewan Direksi.

Tahapan-tahapan semacam ini, dalam jumlah nominal yang besar (di atas 1 triliun), tidak hanya berlaku di kantor pusat, tetapi juga di kantor cabang/wilayah (kanwil). Bahkan untuk pengucuran kredit yang diajukan di kanwil dengan nominal yang besar, juga melibatkan Dewan Komisaris (Dekom).

“Untuk jumlah kredit yang besar, bisa sampai Dekom, tergantung kebijakan masing-masing bank,” ujar David.  

Namun sebelum mendapatkan kucuran kredit dari lembaga bank, termasuk Bank Mandiri, setiap perusahaan harus melewati serangkaian pemeriksaan ihwal kelayakan kredit yang dilakukan secara berjenjang oleh Divisi Risiko Kredit. Menurut seorang praktisi perbankan nasional yang tak mau disebutkan namanya, setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu identitas perusahaan, laporan keuangan, dan jaminan. 

Ihwal pemeriksaan identitas perusahaan, yang pertama kali dicek adalah akta perusahaan dan anak-anak usahanya yang terkait korporasi itu, termasuk akta perubahan. Setelah itu dilakukan pula pemeriksaan tentang pengurus perusahaan yang tercantum di dalam perusahaan.

“Kalau ada satu orang saja yang bermasalah, misalnya memiliki rekam jejak yang buruk menurut BI checking. maka proses permohonan kredit  akan ditolak, katanya lagi,” tambahnya.

Praktisi yang telah mengumpulkan portofolio kredit hampir setengah triliun Rupiah itu juga mengungkapkan ketimbang jaminan, aspek keuangan perusahaan sesungguhnya jauh lebih penting bagi kelangsungan pembayaran kredit.  Hal ini tercermin dari laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik, rekening koran,  laporan penjualan,  dan pajak.

Ia mencontohkan, sebuah laporan keuangan yang baik harus merefleksikan penjualan (sales) yang mencapai 100 %, jaminan 100 %, Current Asset Ratio (CAR) di atas 1 %, Leverage—penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan—kurang dari 1 %, Debt-Service Coverage Ratio (kemampuan membayar bunga dan angsuran) di atas 1 %, dan penjualan yang terbilang baik. 

Menambahkan praktisi itu, David Sumual menyebut pihak bank pasti akan mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan kelayakan kredit nasabah (creditworthiness). “Semua aspek ya dilihat, mulai dari keuangan, prospek usaha, kondisi industri, makro, dan lain-lain,” kata David.

Ia juga memastikan bila omzet tidak tercermin dalam rekening koran, rasio keuangan kurang baik, dan jaminan tidak mencukupi maka kemungkinan besar pengajuan kredit akan ditolak.

“Iya pasti ditolak itu.”

Aspek keuangan dan jaminan merupakan sesuatu yang sangat rentan dimanipulasi dan kerap lolos, meskipun telah dilakukan pengamanan berlapis dalam tahapan pengajuan kredit oleh pihak perbankan.

“Pihak debitur yang berniat buruk kerap kali bekerjasama dengan broker untuk merekayasa laporan keuangan dan menggelembungkan aset,” kata praktisi perbankan itu.

Dalam kasus semacam ini, periode kredit dinyatakan macet dapat terjadi dalam waktu singkat, sekitar 3 bulan saja. Selain itu, dalam kasus-kasus perusahaan yang menambahkan tambahan kuncuran kredit, terdapat kecenderungan untuk lebih memerhatikan rekam jejak pembayaran, ketimbang memeriksa kembali identitas, laporan, dan jaminan perusahaan.

“Kalau track record pembayaran lancar, kemungkinan penambahan pinjaman lebih mudah dilakukan,” katanya lagi.

Apalagi jika perusahaan-perusahaan itu bergerak di sektor-sektor usaha yang potensial. Kini, dibanding properti, sektor barang konsumsi (consumer goods), seperti air mineral dianggap lebih memiliki prospek. “Namun besarannya tidak sampai triliunan, paling hanya puluhan atau ratusan miliar saja,” tambah praktisi perbankan ini.

Ketika mendapatkan kucuran kredit hingga Rp 1,1 T pada 2015, PT TAB termasuk perusahaan yang mengajukan restrukturisasi pinjaman pada Bank Mandiri. Namun sebagai  korporasi yang berstatus Small and Medium Enterprise (SME), kredit yang ddiperoleh  hanya berkisar Rp30-50 milyar saja.

“Kalau di atas 1 triliun itu biasanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan properti besar,” tambahnya.

Dalam keadaan  seperti itu, maka tak heran bila terjadi kegagalan bayar hingga berstatus kredit macet. Namun dalam kasus-kasus dengan nominal besar di internal bank, tidak hanya divisi, direksi, dan komisaris.

“Pengambilan keputusan diambil secara kolektif. Namun jika  terjadi fraud (penggelapan) dan pelanggaran prosedur, maka akan diaudit dan dilihat prosedur apa yang dilanggar dan siapa yang bertanggungjawab,” kata David.

Namun dalam praktiknya, meskipun  direksi dan komisaris merupakan pihak pengambil kebijakan, mereka jarang disalahkan ketika terjadi kredit macet.

“Persoalannya, direksi hanya melakukan pemeriksaan dokumen, tanpa memeriksa langsung ke lapangan. Bila dilaporkan ke atasan, mereka kerap melemparkannya kembali dan menyerahkan penyelesaiannya ke Divisi Risiko Kredit,” jelas praktisi perbankan nasional  itu.

Kartu Kredit Mandiri Visa Distribution Card (D-Card)

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sebagai salah satu pelapor, mengaku kecewa dengan Kejagung yang hanya menjerat pejabat Bank Mandiri selevel manajerial daerah. Dengan jumlah dana yang besar, kata dia, tidak mungkin pencairan hanya melibatkan Bank Mandiri cabang Bandung.

“Apakah cabang Bandung bisa mengucurkan dana sebegitu banyaknya? Enggak mungkin. Harus kebijakan pusat. Kalau Mandiri Cabang, paling maksimal Rp100 miliar,” kata dia, kepada law-justice.co, Kamis (31/5/2018).

Boyamin menjelaskan, PT TAB telah berbohong dengan prospek masa depan bisnisnya. PT TAB disebut memiliki ambisi mendistribusikan produk air minum dalam kemasan mereka Viro ke seluruh wilayah Indonesia. Ia menganggap itu sebagai sesuatu yang mustahil, karena PT TAB hanya mengembangkan sistem agen, dan hanya mengandalkan pabrik di kawasan Cemareme, Bandung.

“Itu enggak mungkin, karena biaya transportasinya pasti malah. Sementara di daerah lain juga pasti banyak saingan,” ujarnya.

Dimulai pada 29 Juli 1991, PT Jimando Perkasa berdiri dan mulai memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), dengan teknologi sistem Reverse Osmosis (RO) dengan merk dagang VIRO. Tahun 2005, PT Tirta Amarta berdiri untuk menjadi Holding atau induk group, sebagai wujud perluasan jaringan distribusi PT Jimando Perkasa di Jakarta dan sekitarnya.

Pada 2012, PT Tirta Amarta telah memperluas jaringan distribusi produk air minum VIRO dengan mendirikan 12 kantor cabang distribusi utama di daerah Kemayoran, Deltamas Cikarang, Kamal, BSD, Gandaria, Yogyakarta, Surabaya, Solo, Bali, Manado, dan Makasar .

“Klaim pendirian cabang utama inilah yang menjadikan perusahaan omset besar sehingga layak mendapat kredit besar.”

Dengan fakta tersebut, lanjut dia, Bank Mandiri seharusnya tidak mencairkan kredit mencapai Rp1 triliun. Apalagi, selama ini Bank pelat merah itu dikenal memiliki sistem analisis risiko yang ketat di tingkat pengambil kebijakan pusat. Tidak mungkin mencairkan dana dengan jaminan tagihan aset di agen-agen daerah PT TAB.

“Sebetulnya tidak masuk dinalar kalau agennya banyak lalu tagihannya otomatis banyak. Wong pabriknya cuma di Bandung. Karena itu, menurut saya Bank Mandiri sengaja membiarkan diri terpesona,” tegas dia.

Kantor Bank Mandiri Commercial Banking Center (CBC) Bandung. Foto: law-justice.co

Selain itu, ia menuding Bank Mandiri terlalu memperlakukan PT TAB secara istimewa. Boyamin menduga, hubungan mesra bank Mandiri dengan PT TAB sudah ada tercium sejak 2013, ketika melakukan kerja sama penerbitan kartu kredit Mandiri Visa Distribution Card (D-Card) untuk 100 agen air minum PT Tirta Amarta, anak perusahaan PT TAB.

D-Card merupakan kartu kredit yang digunakan untuk mempermudah transaksi keuangan PT Tirta Amarta sebagai produsen air minum dalam kemasan merek Viro dengan agen-agennya di seluruh wilayah. Penggunaan kartu kredit D-Card saat itu mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi transaksi, serta pengelolaan utang dagang.

Bank Mandiri menjadikan PT Tirta Amarta sebagai salah satu perusahaan yang layak untuk memperbanyak produksi kartu kredit sebagai alat transaksi. EVP Coordinator Consumer FinanceBank Mandiri, Tardi, mengatakan, saat itu Bank Mandiri telah menerbitkan lebih dari 3 juta kartu kredit dengan jumlah transaksi mencapai lebih dari 13 juta atau senilai lebih dari Rp10 triliun, dengan pertumbuhan pengguna kartu kredit ditarget 34%.

“Langkah penerbitan ini (D-Card) dilakukan untuk mendorong peningkatan transaksi kartu kredit Bank Mandiri,” kata dia, dilansir dari finance.detik.com, Jumat (23/08/2013).

Selain itu, dengan penerbitan D-Card, Bank Mandiri ingin mengalihkan proses piutang dari produsen ke bank. Hal itu diyakini bisa mengurangi risiko penyalahgunaan uang saat bertransaksi.

“Kartu ini akan menghilangkan fungsi penagihan dari bagian penjualan karena tenaga penjual tidak lagi menagih langsung pembayaran dari agen atau toko saat barang dikirim,” ujarnya.

Kerja sama yang meyakinkan itu disebut Boyamin sebagai tekanan bagi Bank Mandiri cabang Bandung untuk memperlancar pencairan perpanjangan kredit.

“Orang-orang Mandiri Cabang Bandung pasti langsung ciut ketika Debitur Roni Tedy menunjukkan fotonya bersama pejabat tinggi Mandiri. Pastilah langsung menuruti semua kemauan debitur PT TAB,” ucap Boyamin.

Karena itu, ia ingin agar kasus kredit macet PT TAB ini segera disidangkan, supaya akan lebih banyak fakta-fakta terbaru yang terkuak ke publik. Kejagung, menurut dia, sudah sepantasnya membidik pejabat Bank Mandiri pusat setingkat direksi hingga komisaris. Menjaga rush perbankan di mata publik, tidak bisa dengan menutup-nutupi keterlibatan pejabat tinggi dalam setiap kasus korupsi.

“Justru Bank Mandiri harus membuktikan diri kepada masyarakat, bahwa mereka tidak mentolerir segala bentuk risiko pembobolan seperti ini,” tegas dia.

Menanggapi kartu kredit D-Cart, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Warih Sadono mengaku belum mengetahui hubungan antara kredit macet Bank Mandiri dan kerja sama pembuatan kartu kredit D-Cart untuk para agen penyedia air minum kemasa Viro.

Law-justice.co juga sudah menemui Kepala Perbankan Komersial Bank Mandiri CBC Bandung Kiki Amban Widiarko di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (5/6). Kiki menggantikan Head Of Commercial Banking Totok Sugiharto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.

Namun, Kiki Amban irit bicara perihal kredit macet PT TAB yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp1,8 triliun. Kiki menyarankan agar law-justice.co mengkonfirmasi persoalan ini ke Bank Mandiri pusat. Hingga berita ini diturunkan Direksi Bank Mandiri belum memberikan keterangan kepada redaksi.

Tim penulis: Januardi Husin, Teguh Vicky Andrew dan Hartanto Ardi Saputra.

(Tim Liputan News\Sasmito Madrim)
Share:


Berita Terkait

Komentar