AJI Ingatkan Media Lebih Sensitif Beritakan Anak Korban Terorisme

Rabu, 16 Mei 2018 21:12 WIB
AJI Ingatkan Media Lebih Sensitif Beritakan Anak Korban Terorisme

Ilustrasi perlindungan anak. Foto: socialsciencedotnl

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) masih menemukan banyak media yang melanggar batas etik dalam pemberitaan soal anak-anak saat memberitakan rentetan serangan terorisme di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu, 13 Mei 2018.

Baca juga : AJI Desak Polisi Limpahkan Kasus Serat.id ke Dewan Pers

Ketua Bidang Gender, Anak dan Kelompok Marjinal AJI Indonesia, Endah Lismartini mengatakan pelanggaran tersebut antara lain penayangan foto, gambar, dan pemberitaan.

"Masih banyak media yang terang-terangan menyebutkan nama dan memperlihatkan foto wajah anak-anak korban bom bunuh diri," jelas Endah dalam rilis, Rabu (16/5).

Baca juga : AJI: Indonesialeaks Sudah Lakukan Disiplin Verifikasi

Endah menambahkan anak, meski orang tuanya adalah pelaku teror, tetap berada dalam posisi sebagai korban. Ia wajib mendapatkan perlindungan, termasuk disembunyikan identitasnya dari setiap pemberitaan. 

"Terlebih jika ia selamat, maka media perlu diingatkan untuk mempertimbangkan masa depan mereka, kemungkinan trauma, diskriminasi sosial, dan tekanan publik yang bisa mereka alami. Termasuk membawa stigma sosial seumur hidup," tambahnya.

Baca juga : AJI Indonesia Desak Polisi Cari Penyebar Hoaks Undangan "Diskusi Divestasi Newmont"

Kata dia, hal tersebut bertentangan dengan kode etik jurnalistik yang menyebutkan tata kerja seorang jurnalis seperti disebutkan pada pasal 2 penafsiran poin f: "Wartawan Indonesia menempuh cara yang profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik, menghormati pengalaman traumatik dalam penyajian gambar, foto dan suara.

Hal perlindungan media juga disebutkan dalam Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

AJI juga menyerukan agar media terutama media online mengoreksi berita yang melanggar kode etik dengan pertimbangan keselamatan dan masa depan anak-anak korban peristiwa tersebut seperti disebutkan dalam Pedoman Media Siber.

Pasal 5- poin a, "Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak,pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan dewan pers."

"Mengingatkan media, bahwa setiap tindakan yang melibatkan anak-anak dalam situasi konflik adalah salah satu bentuk kekerasan pada anak. Juga meminta media untuk lebih sensitif dan ketat dalam memuat berita tentang anak yang terlibat kasus terorisme. Pemuatan berita anak yang tidak sensitif sama dengan melakukan kekerasan terhadap anak itu sendiri."

Selain itu, Endah juga mengingatkan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan khusus dan pendampingan pada anak korban kekerasan fisik/psikis sesuai dengan Pasal 59 dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ayat dua dalam pasal 59 menyatakan,  anak korban jaringan terorisme, masuk dalam anak yang membutuhkan perlindungan khusus. 
 

(Sasmito Madrim\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar