Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio

AHY yang Masih Hijau dan Nama Cawapres Jokowi

Minggu, 05 Agustus 2018 11:31 WIB
AHY yang Masih Hijau dan Nama Cawapres Jokowi

Hendri Satrio (twitter @satriohendri)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi membuka pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2019 pada Sabtu (4/8). Namun belum ada satupun bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU. Baik itu dari kubu Joko Widodo maupun Prabowo Subianto yang digadang-gadang akan bertanding kembali pada Pilpres 2019. 

Baca juga : Jokowi: Asian Games Beri Energi Perjuangan Palestina

Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden nantinya akan ditutup pada 10 Agustus 2018 sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019.

Dari kubu Prabowo, muncul nama Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY yang mulai ramai menjadi perbincangan publik. Terutama setelah aksi saling berkunjung antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada akhir Juli lalu. 

Baca juga : Empat Tahun Ini, Jokowi Buruk dan Gagal di Bidang HAM

Kendati SBY dan Prabowo sama-sama menegaskan dukungan partai berlambang Mercy untuk calon presiden dari partai berlambang Garuda tersebut tanpa syarat atau embel-embel nama cawapres, AHY dinilai sebagian kalangan, tetap menjadi tiket pertemuan antara kedua tokoh tersebut. 

Sementara dari kubu Joko Widodo masih mengambang di beberapa nama seperti Muhaimin Iskandar, Muhammad Romahurmuziy, Airlangga Hartarto, Ma'ruf Amin dan sejumlah nama lainnya.

Baca juga : NU Tak Berpolitik Praktis, Yenny Wahid Bebaskan Warga NU Memilih Capres

Lantas bagaimana sebenarnya peluang AHY mendampingi Prabowo Subianto maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang? Dan siapa yang berpeluang besar mendampingi Jokowi maju melawan penantang lamanya? Secara khusus, Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menjelaskan peluang AHY dan calon-calon wakil presiden lainnya kepada law-justice.co.

"Kalau AHY-Prabowo ini kemungkinan sulit terjadi, jalan buntu menurut saya. Karena PKS pasti menginginkan nama cawapresnya yang diusung supaya dapat coat tail effect," jelas Hendri Satrio, Jumat (3/8/2018).

Menurut Hendri hal tersebut lumrah. Sebab selama ini #2019 ganti presiden yang diinisiasi Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Kepemudaan, Mardani Ali Sera justru dinikmati Prabowo dan Gerindra. Sehingga kata dia, PKS akan mempertahankan calon wakil presidennya untuk mendampingi Prabowo pada Pilpres 2019 untuk mendongkrak perolehan suara PKS pada pemilihan legislatif 2019.

"Bayangkan saja coat tail effect #2019 ganti presiden itu Mardani Ali Sera orang PKS yang inisiasi. Publik menyangka Prabowo dan Gerindra yang bikin. Apalagi tentang cawapres, pasti PKS menginginkan coat tail effect yang dapat. Makanya kalau dipaksakan AHY akan jadi jalan buntu," imbuhnya.

Hendri Satrio memperkirakan mantan Pangkostrad itu nantinya akan mengambil jalan tengah dengan meminta PKS untuk mengusung tokoh nasional yang mau membawa panji-panji PKS. Adapun sejumlah nama-nama tokoh independen yang berpeluang masuk yaitu Abraham Samad, Rizal Ramli, Susi Pudjiastuti dan Chairul Tanjung.

"Jadi masalahnya bukan Prabowo-AHY. AHY itu masih terlalu hijau. Jualan AHY kan sebenarnya mengusung SBY. Pasti prabowo juga paham itu, menjadikan wakil AHY jadi kaya tameng saja, boneka saja. Karena sebetulnya yang berperan kan lebih ke bapaknya," tegas Hendri Satrio.

Sementara untuk nama calon wakil presiden Joko Widodo, Hendri Satrio menyebut dibutuhkan sosok yang mampu memberikan gambaran religius. Sebab menurutnya, Jokowi selama ini dikenal kurang religius di masyarakat.

"Itu yang dibutuhkan Jokowi sebetulnya sosok cawapres yang bisa meningkatkan, menambah, menambal kelemahan jokowi dari sisi religiusitas. Karena Jokowi ini dianggap kurang religius," tutur Hendri Satrio.

Menurut Hendri hal tersebut berdasar pada survei yang dilakukan KedaiKOPI di 10 provinsi dengan jumlah pemilih terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan dan Riau. Survei melibatkan 1148 orang pada 3-7 Juli 2018 dengan MoE (Margin of Error) 2,89% pada interval kepercayaan 95%.

Dari hasil survei tersebut ditemukan bahwa Jokowi dinilai kurang dalam karakter religiusitas. Hasil survei tersebut juga mengungkap nama-nama cawapres dari kalangan santri. 

Teratas dalam daftar adalah TGB Zainul Majdi (34,1%), diikuti oleh Romahurmuziy (27%), Muhaimin Iskandar (22,9%), Mohammad Mahfud MD (7%), Dien Syamsudin (6,1%), dan Said Aqil Siroj (2,9%). 

Hal tersebut juga diperkuat dari keinginan publik secara umum, berdasarkan survei tersebut, yang menginginkan wakil presiden yang berlatar belakang pegiat antikorupsi dengan 90,2 persen, akademisi (86,1%), militer (83%), ulama atau santri (80,8%).

Baru kemudian disusul pemimpin daerah (79,4%), aparat penegak hukum (79,1%), birokrat (76,7%), pengusaha, (72,6%), dan petinggi partai politik (61,4%).

"Nah sementara yang diinginkan masyarakat itu tokoh-tokoh yang antikorupsi, kemudian bisa bekerjasama dengan Jokowi dan lain-lain. Dari nama-nama yang beredar sekarang ada Ma'ruf Amin, Kyai Said Aqil Siradj, TGB, Mahfud MD. Itu berpeluang semua, cuman bedanya kalau Mahfud berpengalaman di pemerintahan, TGB 10 tahun memimpin daerah," jelasnya.

Ia mengatakan kubu Joko Widodo sebaiknya mengumumkan secepatnya cawapres yang akan mendampingi maju pada Pilpres 2019. Sehingga masyarakat bisa memahami pasangan tersebut tanpa menunggu lama hingga 10 Agustus mendatang. Hendri juga menilai kemungkinan perpecahan koalisi partai politik pendukung Joko Widodo cukup kecil, jika nantinya cawapres dari parpol tersebut tidak dipilih Jokowi. 

"Kemungkinan besar koalisi Jokowi untuk pecah agak kecil ya, kecuali memang ada nol persen. Nah kalau presidential threshold nol persen itu bisa terpecah. Tapi kalau terpaku pada 20 persen sepertinya tidak," terangnya.

Grafis:KedaiKOPI

Calon Alternatif
Hendri Satrio menilai peluang munculnya tiga pasagan calon atau calon alternatif pada Pilpres 2019 juga cukup kecil jika ambang batas calon presiden tetap 20 persen. Peluang tersebut baru akan muncul jika nantinya Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal ambang batas 20 persen Pilpres 2019.

Sebelumnya, sejumlah aktivis dan akedimisi telah menggugat Pasal 222 Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menuntut ambang batas capres yang kini ditetapkan 20 persen agar dihilangkan.

"Kalau MK setuju tanpa threshold baru kemudian akan muncul poros ketiga, per hari ini agak sulit untuk muncul 3 pasangan calon."

Gugatan ambang batas capres yang mewajibkan parpol atau koalisi parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk dapat mengajukan capres dan cawapres 2019 sebenarnya sudah 2 kali digugat ke MK.

Pertama yaitu diajukan Partai Idaman yang dipimpin penyanyi dangdut Rhoma Irama dan Kedua diajukan petinggi Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. Namun kedua gugatan tersebut ditolak MK.

Jika untuk yang ketiga kalinya, gugatan tersebut ditolak, maka kemungkinan besar Joko Widodo akan kembali mendominasi dalam pemilihan. Kendati demikian, Hendri mengakui hal tersebut sulit dipastikan mengingat, baik Jokowi maupun Prabowo belum menentukan wakil masing-masing.

"Kalau dihitung matematika hari ini, tentu masih unggul Jokowi. Tentu dengan disparitas hampir sama dengan yang kemarin. Tapi ini kan sebelum pendaftaran, sulit itu memprediksi karena biasanya orang-orang masih liar pikirannya. Tapi kalau pendaftaran sudah selesai, sudah ditetapkan, maka akan lebih mudah menentukan elektabilitasnya seperti apa."

Selain soal ambang batas, MK juga tengah mengkaji gugatan masa jabatan calon wakil presiden yang diajukan Partai Perindo. Partai pimpinan pengusaha media Hary Tanoesoedibjo tersebut mempermasalahkan Pasal 169 Huruf n UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Utamanya frasa 'belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama'.

Bagaimana akhirnya, mari kita tunggu bersama!

(Sasmito Madrim\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar