Tips Hukum Kendaraan (2)

6 Jurus Sakti Hadapi Debt Collector

Jumat, 11 Januari 2019 17:32 WIB
6 Jurus Sakti Hadapi Debt Collector

Ilustrasi (pixabay)

Setelah kita mengetahui tips membeli kendaraan bermotor agar aman dari sisi hukum. Lantas bagaimana cara agar motor kreditan tidak disita atau dirampas saat nunggak cicilan? 

Baca juga : Tips Aman Saat Transaksi Jual Beli Tanah

Apalagi jika perjanjiannya tidak di hadapan notaris atau “Perjanjian di Bawah Tangan”. Jangan mau dan pertahankan barang anda jangan sampai dirampas oleh leasing saat tidak sanggup membayar. Inilah enam jurus sakti dalam menghadap debt collector alias penagih utang saat cicilan sepeda motor Anda macet:

1. Sapalah dengan santun dan minta mereka menunjukkan identitas dan surat tugas

Baca juga : OJK Izinkan Uang Muka Kendaraan Bermotor Nol Persen

Tanyakan kepada mereka, siapa yang menyuruh mereka datang dan minta nomor telepon yang memberi tugas para penagih utang ini. Jika mereka tak bisa memenuhi permintaan Anda dan Anda ragu pada mereka, persilakan mereka pergi. Katakan, Anda mau istirahat atau sibuk dengan pekerjaan lain.

2. Jika para penagih utang bersikap santun

Baca juga : 7 Langkah Hindari Jerat Hukum Hate Speech dan UU ITE

Jelaskan bahwa Anda belum bisa membayar karena kondisi keuangan Anda belum memungkinkan. Sampaikan kepada penagih utang bahwa Anda akan menghubungi yang terkait langsung dengan perkara utang piutang Anda. Jangan berjanji apa-apa kepada para penagih utang.

3. Jika para penagih utang mulai berdebat meneror

Persilakan mereka ke luar dari rumah Anda. Hubungi pengurus RT, RW, atau polisi. Sebab, ini pertanda buruk bagi para penagih utang yang mau merampas  motor yang sedang Anda cicil pembayarannya.

Ilustrasi (pixabay)

4. Jika para penagih utang berusaha merampas barang cicilan Anda

Tolak dan pertahankan barang tetap di tangan Anda. Katakan kepada mereka, tindakan merampas yang mereka lakukan adalah kejahatan. Mereka bisa dijerat Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3, dan 4 junto Pasal 335.

Dalam KUHP jelas disebutkan, yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah pengadilan. Jadi, apabila mau mengambil jaminan, harus membawa surat penetapan eksekusi dari pengadilan negeri. Ingatkan kepada mereka, kendaraan cicilan Anda misalnya, adalah milik Anda, sesuai dengan STNK dan BPKB.

Kasus ini adalah kasus perdata, bukan pidana. Kasus perdata diselesaikan lewat pengadilan perdata dan bukan lewat penagih utang. Itu sebabnya, polisi pun dilarang ikut campur dalam kasus perdata. Kasus ini menjadi kasus pidana kalau para penagih utang merampas barang cicilan Anda, meneror, atau menganiaya Anda. Untuk menjerat Anda ke ranah pidana, umumnya perusahaan leasing, bank, atau koperasi akan melaporkan Anda dengan tuduhan penggelapan.

5. Jika para penagih utang merampas motor  Anda 

Segera ke kantor polisi dan laporkan kasusnya bersama sejumlah saksi Anda. Tindakan para penagih utang ini bisa dijerat Pasal 368 dan Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3, dan 4 junto Pasal 335.

6. Jangan titipkan motor atau barang jaminan lain kepada polisi 

Tolak dengan santun tawaran polisi. Pertahankan motor atau barang jaminan tetap di tangan Anda sampai Anda melunasi atau ada keputusan eksekusi dari pengadilan. Berkonsultasi hukumlah kepada Lembaga Perlindungan Konsumen, Komnas Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha, atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Ilustrasi (pixabay)

Sekian informasi mengenai cara agar motor tidak disita atau dirampas oleh debt collector atau leasing. Ketidaktahuan Anda akan dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup keuntungan berlebih. Sebagai warga negara kita harus mengetahui hak-hak kita, termasuk hak kita sebagai konsumen yang dilindungi Undang-undang, yaitu UU Konsumen, Permenkeu, dan Peraturan Polri.

Semoga informasi di atas bermanfaat dan bisa digunakan sebagai mestinya. Boleh sekali untuk disebarluaskan kepada sanak saudara atau kerabat, untuk pengetahuan.

(Tim Liputan News\Editor)
Share:


Berita Terkait

Tips Aman Saat Transaksi Jual Beli Tanah

OJK Izinkan Uang Muka Kendaraan Bermotor Nol Persen

7 Langkah Hindari Jerat Hukum Hate Speech dan UU ITE

Komentar