5 Langkah Jika Kamu Di-PHK

Sabtu, 05 Januari 2019 10:06 WIB
5 Langkah Jika Kamu Di-PHK

Ilustrasi PHK (pixabay)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terkadang menjadi lonceng kematian bagi sebagian besar pekerja. Sebab itu sama artinya dengan kehilangan pendapatan bulanan beserta fasilitas pendukungnya yang diterima pekerja.

Baca juga : Pekerja Tabloid Wanita Indonesia Mengadu ke LBH Pers

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebut ada 74.804 orang yang di-PHK sepanjang 2015 hingga September 2018. Data tersebut jauh dibandingkan dengan data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mencatat sepanjang 2015-2018, angka pekerja yang di-PHK mencapai satu juta.

PHK yang menimpa para pekerja itu, tentunya juga dapat terjadi pada pekerja lain. Ditambah lagi pada era digital sekarang, hampir semua pekerjaan yang dahulu dilakukan manusia sekarang diganti dengan mesin atau robot (automasi). Apa saja pekerjaan mulai dari penjaga pintu tol, penjual tiket hotel, hingga jurnalis yang mulai bersaing dengan robot.

Baca juga : Saatnya Maybank Siap Jalani Proses Hukum

Karena itu penting bagi pekerja untuk memahami hak-haknya sebagai pekerja yang di-PHK agar tidak menjadi korban dua kali yakni di-PHK dan tidak mendapat hak-hak pekerja yang di-PHK. Berikut 5 langkah yang mesti kamu lakukan jika menjadi korban PHK:

1. Jangan Pasrah

Baca juga : Setumpuk Masalah di Gudang Petasan Kosambi

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ibarat cerai bagi pasangan suami-istri yang sudah menikah. Karena itu, opsi PHK ini pada umumnya merupakan opsi terakhir bagi perusahaan dan pekerja. Terutama bagi pekerja sebaiknya jangan pasrah ketika di-PHK oleh perusahaan.

Sebagai pekerja kita memiliki hak untuk mempertanyakan alasan perusahaan melakukan PHK. Alasan perusahaan ini nantinya dapat menjadi dasar bagi pekerja untuk menentukan langkah berikutnya.

Ilustrasi pasrah. Foto: Pixabay

2. Tolak PHK

Pekerja dapat menolak PHK jika merasa alasan yang disampaikan perusahaan tidak masuk akal. Semisal karena berat badan pekerja naik 5 kilogram sehingga perusahaan mem-PHK pekerjanya. Alasannya perusahaan takut lantai dua di kantor jeblok karena berat badan pekerjanya naik. Misalkan begitu contohnya.

Nah dalam kasus seperti ini, baiknya pekerja meminta bantuan lembaga-lembaga yang memiliki konsentrasi terhadap isu perburuhan. Antara lain Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan konfederasi-konfederasi serikat buruh. Opsi ini dilakukan jika tidak ada serikat pekerja dalam perusahaan tersebut.

3. Mediasi dengan Perusahaan

Langkah berikutnya lembaga yang membantu seperti LBH dan konfederasi dapat melakukan mediasi antara perusahaan dengan pekerja untuk mencari jalan terbaik (bipartit). Bila tidak menemukan titik temu, mediasi dapat dilanjutkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat (tripartit).

Perusahaan dan pekerja dapat melanjutkan sengketa ke Pengadilan Hubungan Industrial jika tidak menemukan titik temu di bipartit dan tripartit. Namun, langkah ini biasanya membutuhkan waktu yang panjang karena bisa naik hingga tingkat Mahkamah Agung. Karena itu, pekerja perlu memperhitungkan stamina jika akan menempuh langkah hukum dalam sengketa ketenagakerjaan.

Ilustrasi mediasi untuk mencapai titik temu antara perusahaan dan pekerja. Foto: Pixabay

4. Pesangon

Jika pada akhirnya, pekerja sepakat menerima PHK, maka yang perlu diperhatikan yaitu pesangon dari perusahaan. Besaran pesangon dapat dilihat di Pasal 156 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Besaran uang pesangon disesuaikan dengan masa kerja pekerja dari mulai 1 bulan gaji hingga 9 kali gaji. Hitungannya dapat dilihat di UU Ketenagakerjaan, karena itu ketika bersengketa dalam hubungan industrial setidaknya mulailah membaca-baca kitab sucinya para pekerja ini yakni UU Ketenagakerjaan.

Ilustrasi uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak. Foto: Pixabay

5. Jangan berhenti di Pesangon

Selain pesangon, pekerja yang di-PHK juga berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak. Besaran uang penghargaan masa kerja disesuaikan dengan masa kerja para pekerja.

Sementara uang pengganti hak yang seharusnya diterima antara lain cuti tahunan yang belum diambil, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15 persen dari pesangon. Selain itu, pekerja juga dapat membuka kembali perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan untuk mengetahui hak-hak pekerja jika terjadi PHK.

(Sasmito Madrim\Editor)
Share:


Berita Terkait

Pekerja Tabloid Wanita Indonesia Mengadu ke LBH Pers

Saatnya Maybank Siap Jalani Proses Hukum

Setumpuk Masalah di Gudang Petasan Kosambi

Komentar