Ichsanuddin Noorsy (Menelisik Telkom Group, Tulisan-2):

“Konflik Kepentingan Dirut PT Telkom Alex Sinaga Tinggi”

Selasa, 27 November 2018 14:19 WIB
“Konflik Kepentingan Dirut PT Telkom Alex Sinaga Tinggi”

Pengamat ekonomi-politik Ichsanuddin Noorsy. (Foto: P. Hasudungan Sirait)

Di bawah kepemimpinan Alex  Janangkih Sinaga, sejak 2015 kinerja keuangan Telkom Group senantiasa meyakinkan. Di tahun 2016 perusahaan BUMN terkemuka Indonesia malah membukukan triple double digit growth. Ternyata keadaan berbalik tahun ini.

Laba bersih Telkom Group  turun pada kwartal I, II, dan III tahun 2018. Penyebab utamanya adalah naiknya biaya  operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi. Pada kawartal III, misalnya, laba bersihnya Rp 14,23 triliun, turun 20,59% dari periode yang sama tahun lalu yang Rp 17,92 triliun. Adapun kenaikan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasinya 23,32%.

Apa yang sesungguhnya terjadi pada raksasa telekomunikasi ini? Kelesuan bisnis telco di Tanah Air sematakah yang membuatnya limbung? Pengamat politik-ekonomi Ichsanuddin Noorsy melihat dimensi lain [baca: dimensi politik] dari kemerosotan pencapaian korporasi plat merah ini. Berikut ini paparan pengamat yang suka bicara ceplas-ceplos itu kepada Rin Hindryati dari Law-justice.co.

Kaya data. (Foto: P. Hasudungan Sirait)

Laba Telkom dari kwartal I  hingga III tahun 2018 turun. Apa sebabnya?

Belanjanya kegedean. Capital expenditure-nya kan hampir 30 triliun rupiah. Kita tidak tahu apakah telah terjadi over-pricing (pelebihan harga) atau tidak.  Apakah harganya logis, reasonable, accountable, dan auditable? Lalu,  apakah dia disesuaikan dengan perkembangan tuntutan pasar atau tidak?  Mestinya jika sasaran belanjanya tepat tidak bakal terjadi penurunan pendatapan.

Berarti investasinya kurang tepat?

Istilah saya ada 2: over-pricing dan salah investasi. Terjadi salah investasi karena beberapa kemungkinan. Ini sama seperti sebuah konglomerat yang bermaksud membiayai kekuatan politik. Jalur yang dipakai adalah procurement (pengadaan).  Seperti itu modelnya. Artinya si konglomerat bermaksud membiayai satu kekuatan politik tetapi tidak secara terbuka. Mereka memang punya rencana pengadaan macam-macam kan….Nah, pengadaannya dikasih ke orang-orang di parpol itu.

Di Telkom juga tidak ada bedanya,  sesungguhnya.  Bisa saja untuk membiayai kekuatan politik mereka memakai pos belanja. Karena itu pernah terjadi pada BUMN, sebelumnya. Berdasarkan pengalaman pribadi saya.

Saya pernah marah ketika saya di BUMN, dulu. Ini saya ngomong berdasarkan pengalaman saya saja. Dulu ada belanja-belanja yang saya tahu setelah audit dilakukan kemudian. Direksi tidak melapor ke komisaris  tapi dana mereka keluarkan. Mereka hanya minta pesetujuan komisaris utama. Nah, komisaris utama itu kemudian melaporkan. Kebetulan saya di komite audit. Saya audit. Ketahuan! Uang dipakai untuk mendukung satu kekuatan politik. BUMN apa? Nggak usahlah saya sebut.

Praktik seperti itu bisa terjadi di Telkom?

Sebenarnya dalam pandangan saya itu sudah terjadi sejak era Soeharto dan lebih canggih lagi di tahun pemilu 2004. Menjelang pemilu 1999  tidak terlampau jelas karena arah angin masih belum jelas. Menjelang pemilu 2004 itu kelihatan banget di sejumlah BUMN. Di pemilu 2009 sama. Itu makanya pernah keluar statement saya: “Orang yang ada di BUMN itu lebih politisi daripada politisi yang ada di Senayan.” Direksi dan komisaris di BUMN lebih politisi daripada politisi yang ada di Senayan. Mengapa?  Politisi di Senayan mengeluarkan biaya dengan berjerih payah, sementara orang BUMN nggak perlu bersusah-susah. Pakai saja dana BUMN dengan menjalankan model-model rekayasa tadi.

BPK bisa mengaudit mereka, bukan?

Bisa. Tadi saya sebut: apakah harganya itu cukup logis, cukup reasonable, cukup accountable, dan cukup auditable.  Kan 4 syarat saya. Kalau 4 syarat itu tidak dipenuhi, BPK bisa masuk untuk mengaudit.

Harus DPR yang meminta BPK mengaudit Telkom Group?  

Telkom kan perusahaan  terbuka. Auditornya akuntan publik. Tapi BPK bisa saja masuk sepanjang ada permintaan  dari DPR. Soalnya  ini bukan masalah sembarangan. Jangan lupakan sejarah. Petinggi yang masih di sana sekarang pernah sangat bermasalah.

Rajin menganalisa. (Foto: P. Hasudungan Sirait)

Di tahun pemilu 2014 nyaris terjadi tukar guling saham [share swap] antara Mitratel [Dayamitra Telekomunikasi] dan PT Tower Bersama Infrastructure Group (TBIG). Mitratel itu anak perusahaan Telkom [dalam perjanjian November 2014 itu disebut: Telkom akan melapas 100% kepemilikannya di Mitratel kepada Tower Bersama. Sebagai imbalannya, Telkom akan beroleh 13,7% saham Tower Bersama secara bertahap plus tunai Rp 1,74 triliun apabila Mitratel dapat memenuhi syarat tertentu—Red.].

Setelah diaudit, tukar guling itu ternyata merugikan. Dan kerugiannya bukan 1-2 triliun; lebih besar lagi  sehingga keributan yang luar biasa terjadi dalam tubuh Telkom. Itu tokohnya Alex Sinaga. Keributan terjadi antara direksi dan komisarsi. Mereka berbeda pendapat.  Komisaris tidak ingin melanjutkan transaksi itu. Tepatnya dewan komisaris ya, karena tidak semua komisaris menolak. Ada juga komisaris yang mau cari aman dan cari jabatan.

Ini pengalaman pribadi saya. Saya turun ke PT Telkom dan saya nyatakan aksi ini merugikan. Saya hadapi salah satu direkturnya dan saya tantang. Saya tantang dengan pembuktian macam-macam. Karena ini belum final. Rupanya direksi bersikeras. Tetap mau jual. Sementara itu Rini Soemarno [Menteri Badan Usaha Milik Negara sejak 26 Oktober 2014] cuci tangan. Maka turunlah, atas permintaan lewat jalur-jalur tertentu, KPK untuk memeriksa.

KPK menemukan potensi kerugian negara jika transaksi itu dilanjutkan. Itu temuan KPK. Sebelumnya KPK mengancam direksi Telkom. Jika tidak diberikan data-data maka KPK akan melakukan penyitaan dan pemeriksaan yang lebih jauh.  KPK waktu itu di bawah kepempimpinan Taufiqurahman Ruki yang menggantikan Abraham Samad.

Setelah melakukan pemeriksaan, KPK menyatakan: ada potensi kerugian jika transaksi itu dilanjutkan. Laporan itu lalu disampaikan ke Presiden. Baru setelah itu Rini Soemarno membuat pernyataan: sesuai dengan laporan KPK transaksi dihentikan. Apa artinya?

Berati transaksi itu mencurigakan. Kalau lu tadinya diam-diam, lalu lu  menyatakan itu dihentikan, berarti ada permainan; ada sesuatu di belakangnya. Kan kerugiannya triliunan. Itu yang saya sebut tadi: transaksi-transaksi di BUMN kalau menjelang  pemilu itu aneh. Tower Bersama itu ya di dalamnya Trenggono.  Dia orang yang sangat berpengaruh sekarang [Wahyu Sakti Trenggono, raja tower BTS yang kini menjadi Bendahara Tim Jokowi-Maruf].

Kalau KPK tidak turun, berarti tukar guling lanjut?

Iya, karena DPR juga tidak bisa menghentikan. Semua pihak diam, posisinya. Hanya KPK yang bicara. Baru kemudian DPR ikut nyahut. Yang lain jawab juga.

DPR cari aman juga….

Pasti. Mau dapat titisan dong… Mereka mendapat titisan, dapat bocoran. Kan dengan melakukan pembenaran itu mereka dapat fee juga…

Transaksi Mitratel-Tower Bersama tidak jadi?

Ya batallah.

Kembali ke Telkom. Grup ini  bergantung ke anaknya, Telkomsel. Mengapa mereka tidak menciptakan pendapatan sediri?

Ya, karena kemarin memang bisnisnya berkembang di ICT (information and communication technology). Struktur pendapatannya paling gede dari data, IT (teknologi informasi), dan internet. Ini fokusnya Telkomsel. Mustinya kan IndiHome memberi kontribusi pendapatan yang lumayan juga.  Nah, dalam bahasa lain kultur di Telkom juga musti diubah. Ini salah satu bukti kenapa Telkom yang kini bergantung pada Telkomsel.

Pangsa pasar Telkom Group sekarang internet, data, dan IT. Ini juga menunjukkan bahwa penjualan Indosat (ke kelompok Ooredoo yang sebelumnya bernama Qatar Telecom)  itu salah. Maksudnya, kalau mau menguntungkan Indonesia maka PDIP tidak menjual Indosat. Makanya waktu mereka bilang mau beli lagi, saya terkejut-kejut kerena Indosat saat ini sudah terbebani utang yang luar biasa.

Balik lagi ke Telkom. Kultur Telkom Group belum berubah terutama dalam menjemput pasar. Ini contoh sederhana: mengapa yang mengembangkan sistem pembayaran itu swasta? Mereka yang habis-habisan  mengembangkan e-trading dan e-commerce. Mengapa Telkom tidak bisa mengembangkan itu di anak perusahaannya? Ya, itu tadi: kultur. Culture business-nya tidak bisa membuat mereka menjemput pasar dengan baik.

Orang kreatifnya kan ada. Terhambat birokrasikah mereka?

Bukan soal birokrasi. Menurut saya lebih banyak karena konflik kepentingan…terkadang kepentingan pribadi…  Direksi dan petinggi-petinggi lain BUMN itu acap kali berperikalu multiple-standard, bukan lagi double standard.  Pokoknya enak buat gua. Nah,  ketika ada usulan macam-macam dari bawah yang sangat kreatif dan ternyata tidak menguntungkan pribadinya  belum tentu dia terima meski menguntungkan korporasi.

Saya kasih contoh. Saya di industri keungan sejak 2012. Sekitar 6-7 tahun lalu gadai emas belum diterima perbankan. Perum Pegadaian juga belum bicara tentang gadai emas. Di tahun 2008-2009 saya sudah bicara tentang gadai emas.  Artinya kita bisa konversi posisi transaksi perdagangan emas. Nggak ada yang menghiraukan. Karena terkait macam-macam hal,  baru 4-5 tahun tahun kemudian kemudian gadai emas berkembang.

Di Telkom atau BUMN lain juga acap kali benturan kepentingan terjadi. Dalam bahasa yang lain: kita memang susah mencari orang BUMN yang betul-betul profesional dan berniat mengembangkan-membesarkan korporasinya sesuai dengan target bisnis yang ditetapkan.

Alex Sinaga dikenal visioner. Sebagai Dirut selama ini ia mampu menjadikan pertumbuhan Telkom Group 2 dijit. Menurut Anda?

Konflik kepentingan Alex Sinaga tinggi.  Alex Sinaga itu grupnya Trenggono, dia grupnya Arief Yahya. Dia itu yang mempertahankan transaksi Mitratel dan PT Tower bersama. Artinya dia punya vested interest.

Adakah cara untuk menghindari perbenturan kepentingan seperti itu?

Tegantung siapa pemengang saham. Kalau pemegang saham sudah punya conflict of interest pasti pelaksananya menjalankan konflik kepentingan itu. Pemegang sahamnya siapa? Rini Soemarno.  Gampang kok bacanya… Kan tadi sudah saya bilang: kalau mau lihat dari tahun 2004, 2009, 2014, semua perilaku BUMN itu sama. Mereka menjadi sumber pembiayaan pemilu.

Hubungan Trenggono dengan Rini Soewandi bagaimana—benarkah tidak akur?

Itu situasional saja.

Kabarnya Trenggono bakal menggantikan Rini sebagai Menteri BUMN…Trenggono sekarang banyak terlibat di penggalangan dana termasuk di luar industri telko. Benarkah?

Rini itu sudah harus copot dari 2015. Kalau Rini baru dicopot sekarang itu kan hanya dalam rangka membersihkan nama Joko Widodo.  Rini itu sudah harus copot di awal 2016, berdasarakan keputusan DPR. Tapi dia bertahan. Kalau sekarang dicopot,  itu dalam rangka membersihkan nama baik Joko Widodo.

Tapi tidak berarti penghimpunan dana menjadi beralih begitu saja. Nggak bisa! Emang gampang...? Kan ada logikanya. Misalnya kenapa permintaan si Emak [Megawati, maksudnya, yang menginginkan agar Rini Soewandi dicopot sebagai Menteri BUMN] nggak berhasil dijalankan oleh Joko Widodo? Kan itu pertanyaannya.  

Pernah menangani kasus Telkom. (P. Hasudungan Sirait)

Trenggono perannya penting dalam persiapan pemilu 2019?

Tentu. Makanya isunya jadi kayak gitu. Pertanyaannya kok bisa belanja Telkom Group jadi hebat ya? Kenapa ini? Makanya itu tadi saya gunakan istilah ‘jangan-jangan overpricing’. Kalah dia transaksi di Mitratel- TPIG, lalu dia geser ke tempat lain ke dalam belanja-belanja capital expenditure. Itu kan logikanya. Apalagi belanja IT, sejak awal yang namanya belanja IT itu terkadang susah diukur besarannya. Tidak ada bench marking yang bisa jadi pedoman kuat untuk melihatnya.

Telkom melakukan banyak aksi korporasi. Menurut orang dalam,  sering due dillience-nya tidak matang.  Masih menurut orang dalam, mereka juga berkali-kali salah langkah saat membeli perusahaan pemula (start-up). Apakah ini ada kaitannya dengan conflict interest direksi?

Tidak ada tindakaan korporasi yang bisa dilakukan secara proper and comply jika tidak memenuhi  syarat legal and financial due diligence.  Ketika financial and legal due diligence tidak memberikan indikasi positif, maka tidak ada tindakan korporasi yang bisa dibenarkan. Itu saja kesimpulannya.

Nyatanya aksi korporasi mereka tetap berlanjut….

Itulah. Karena ada konflik kepetingan. Itu membuka peluang bagi BPK untuk masuk dan melakukan pemeriksaan yang lebih dalam.

(Rin Hindryati\P. Hasudungan Sirait)
Share:


Komentar